Kejadian tersebut bukan terjadi tanpa ada sebab musababnya, tapi sebagai akibat dari akumulasi perbuatan mungkar dan serakah segelintir manusia dan sikap masyarakat secara umum yang tidak ramah terhadap lingkungan.
Peristiwa banjir ini telah memakan korban harta benda yang tidak sedikit, dan banyak masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi merasakan akibat yang sangat merugikan kehidupannya sehari-hari.
Secara asumtif dan analisa fakta, ada beberapa faktor utama sebab musabab terjadinya banjir tersebut, antara lain adalah maraknya penebangan kayu liar.
Selain itu, kebiasan buruk masyarakaat yang membuang sampah di kolong rumah, bahkan masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah di sungai, apalagi sampah-sampah tersebut berwujud plastik yang sulit untuk hancur.
Bahwa akibat dari kebiasaan buruk ini langsung tidak langsung jadi faktor pendukung terjadinya pendangkalan sungai dan menghambat arus air serta membuat semakin meningginya air di rawa-rawa.
Seiring dengan semangat membangun daerah, maka sekarang inilah saatnya untuk memikirkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, khususnya penanggulangan banjir secara terpadu yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya.
Pembangunan yang berkelanjutan minimal harus memenuhi empat kriteria yaitu, pertama, technically applicable, artinya secara teknik pembangunan dapat dilaksanakan. Kedua, economically profitable, pembangunan harus menguntungkan bagi masyarakat dan ketiga bermanfaat bagi mereka. Yang keempat, enviromental sound, artinya berwawasan lingkungan, di mana pembangunan yang dilaksanakan tidak mengurangi fungsi obyek lain dan lingkungan yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
Dari uraian tersebut di atas, jelaslah untuk menanggulangi bahaya banjir perlu keterpaduan, jangan hanya mementingkan satu sektor saja, misalnya untuk meningkatkan penghasilan daerah, maka pemerintah daerah menarik pajak atau retribusi.
Terkesan pembangunan ini hanya sekedar mengejar target proyek dan hasilnya tidak begitu bermanfaat. Begitu juga proyek pengerukan sungai-sungai.
Kegiatan pembangunan yang tidak terpadu hanya akan membuang-buang anggaran tanpa memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak tercapainya tujuan untuk menanggulangi banjir.
Di sini dapat kita lihat pemerintah daerah seolah-olah bekerja dan memikirkan diri sendiri, padahal masalah yang menjadi latar belakang banjir adalah masalah bersama. Semua instansi pemerintah dan aparat serta masyarakat seharusnya ikut dalam membuat kebijakan.
Dalam jangka waktu yang tidak lama, ada beberapa hal yang dapat menjadi solusi dalam menanggulangi masalah banjir, antara lain, pertama, pengerukan sungai-sungai yang menjadi aliran utama arus air yang berasal dari gunung maupun laut.
Kedua, pemerintah daerah harus menyediakan tempat sampah yang memadai bagi masyarakat yang tinggal di jalan-jalan kecil dan gang-gang di sekitar sungai, dan petugas kebersihan harus berdisiplin mengambil sampah-sampah tersebut.
Ketiga, memberikan kebijakan terbaik terhadap bangunan-bangunan yang berada di atas sungai. Tentunya harus diikuti dengan kampanye upaya penyadaran masyarakat terhadap lingkungan.
Upaya selanjutnya adalah melakukan reboisasi, dan pembangunan sarana dan prasarana, baik untuk penanggulangan banjir maupun antisipasi kekeringan dan kekurangan air bersih.
